 |
| Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Jenal Aripin, S.E., saat mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. |
KARAWANG – Persoalan Jalan Badami-Loji menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat yang disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat saat menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Senin (14/9/2026). Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Jenal Aripin, S.E., turut mendampingi pertemuan tersebut.
Aksi penyampaian aspirasi itu berlangsung bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393. Saat massa menyampaikan aspirasi di luar gedung, Pemerintah Kabupaten Karawang bersama jajaran DPRD tengah melaksanakan rapat paripurna di dalam Gedung DPRD Karawang.
Massa menyoroti kondisi dan pengerjaan Jalan Badami-Loji yang merupakan salah satu akses penting masyarakat, khususnya di wilayah Karawang Selatan. Selain meminta perbaikan infrastruktur, masyarakat juga mendesak adanya pengawasan terhadap kendaraan yang melintas agar sesuai dengan kapasitas dan tonase jalan.
Sorotan tersebut berkaitan dengan aktivitas kendaraan berat menuju kawasan industri. Masyarakat turut menyinggung kendaraan bertonase besar yang disebut berkaitan dengan aktivitas PT Jui Shin dan dinilai berpotensi memengaruhi kondisi Jalan Badami-Loji yang berstatus sebagai jalan provinsi.
H. Jenal Aripin atau Kang HJA mengatakan aspirasi masyarakat mengenai Jalan Badami-Loji telah disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan dan langkah penyelesaian yang akan ditindaklanjuti pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Karawang.
“Persoalan ini sudah didengar langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Ada beberapa kesepakatan dan solusi yang akan ditindaklanjuti bersama antara Gubernur Jawa Barat dan Bupati Karawang,” ujar H. Jenal Aripin.
Menurut Kang HJA, perbaikan Jalan Badami-Loji perlu dibarengi dengan pengawasan kendaraan yang menggunakan ruas tersebut. Pengaturan kendaraan berdasarkan kapasitas dan tonase dinilai penting agar infrastruktur yang telah diperbaiki tidak kembali cepat mengalami kerusakan.
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pengendalian kendaraan yang melintas. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk perbaikan jalan dapat memberikan manfaat lebih lama bagi masyarakat.
Kang HJA juga berharap komunikasi antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karawang, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus diperkuat. Menurutnya, aspirasi warga yang berkaitan langsung dengan akses transportasi harus menjadi perhatian bersama.
“Yang paling penting, aspirasi masyarakat harus didengar dan dicari solusinya. Jangan sampai jalan diperbaiki, tetapi tidak dibarengi dengan pengaturan kendaraan yang melintas sesuai dengan tonase,” pungkasnya. (*)
