 |
| Mediasi antara warga Desa Sukaharja dengan manajemen Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang di Mapolsek Telukjambe Timur, Jumat (10/7/2026). |
METROPLUS.ID - KARAWANG | Polemik rencana pengelolaan area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga di kawasan Galuh Mas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, kembali memanas. Upaya mediasi yang difasilitasi Polsek Telukjambe Timur pun belum membuahkan kesepakatan.
Pertemuan yang digelar di Mapolsek Telukjambe Timur, Jumat (10/7/2026), mempertemukan pihak manajemen rumah sakit dengan perwakilan warga Desa Sukaharja. Hadir dalam musyawarah tersebut Kapolsek Telukjambe Timur Kompol Aries Riyanto, Kepala Desa Sukaharja Iwan Setiawan, perangkat desa, BPD, Karang Taruna Bhina Bakti, BUMDes Sukaharja, serta tokoh masyarakat.
Dari pihak rumah sakit, hadir perwakilan manajemen dr. Nissino bersama tiga stafnya.
Dalam forum tersebut, warga kembali menyampaikan keberatan atas rencana pengelolaan parkir yang akan dilakukan langsung oleh pihak rumah sakit melalui vendor internal. Warga menilai pengelolaan parkir seharusnya melibatkan masyarakat setempat atau BUMDes sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi lokal.
Menanggapi hal itu, dr. Nissino menegaskan bahwa manajemen tetap membuka peluang kerja sama dengan masyarakat, namun tidak untuk sektor parkir.
“Kami tetap berkomitmen bekerja sama dengan desa, misalnya dalam pengadaan ATK, katering, dan kebutuhan lainnya, selama sesuai standar. Namun untuk parkir akan dikelola internal karena kami sudah memiliki vendor sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan pengalaman di sejumlah cabang lain, di mana pengelolaan parkir oleh pihak luar dinilai kurang efektif. Pengelolaan internal dianggap lebih mampu menjaga kualitas layanan serta menghindari tarif parkir yang memberatkan pasien.
Di sisi lain, Sekretaris Desa Sukaharja, Ade, mengungkapkan bahwa sejak awal berdirinya rumah sakit, sempat ada komitmen bahwa setiap vendor akan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Dalam hal ini, desa mengusulkan agar pengelolaan parkir dapat melibatkan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris BUMDes Sukaharja, Iyus, menilai keberadaan rumah sakit belum memberikan dampak ekonomi signifikan bagi warga.
“Selama ini kerja sama yang disampaikan hanya sebatas wacana, belum ada realisasi nyata,” katanya.
Iyus juga menyoroti dugaan bahwa aktivitas ekonomi di lingkungan rumah sakit lebih banyak dikelola secara internal, termasuk rencana pengelolaan parkir.
“Perusahaan yang berdiri di wilayah desa seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan menutup ruang partisipasi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Karang Taruna Bhina Bakti, Barong. Ia menyebut warga mulai kehilangan kesabaran karena sejumlah dialog sebelumnya tidak menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kalau tidak ada keputusan yang mengakomodasi aspirasi warga, kami bersama Karang Taruna dan BUMDes siap turun ke jalan,” ujarnya.
Hingga mediasi berakhir, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya. Pihak rumah sakit bersikukuh mengelola parkir secara mandiri, sementara warga menuntut keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. (*)
