 |
| Sosialisasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) bagi dunia usaha di Hotel Brits Karawang. |
KARAWANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang menggelar sosialisasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) bagi dunia usaha di Hotel Brits Karawang. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, dari 14 hingga 16 Juli 2026 ini, dihadiri oleh 900 peserta perwakilan pengelola kawasan industri dan badan usaha.
Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., dalam sambutannya mengapresiasi para pelaku usaha yang taat membayar pajak tepat waktu. Ia menegaskan bahwa sektor industri di Karawang memiliki andil besar terhadap perekonomian daerah.
"Keberadaan perusahaan di Karawang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan daerah. Sinergi pemerintah dan dunia usaha adalah kunci pembangunan berkelanjutan," ujar Sahali, Selasa (14/7/2026).
Sahali menjelaskan, kebijakan Opsen PKB dan BBNKB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Perda Nomor 17 Tahun 2023 yang diperbarui dengan Perda Nomor 6 Tahun 2025. Kebijakan ini menggantikan sistem bagi hasil sebelumnya tanpa menambah beban nominal bagi wajib pajak. Menariknya, regulasi ini menerapkan earmarking, di mana minimal 10% dari pendapatan Opsen PKB wajib dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Selain itu, Bapenda Karawang turut mendorong pengalihan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan operasional perusahaan ke wilayah hukum Kabupaten Karawang. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 1134 Tahun 2026 dan Nomor 271 Tahun 2025, agar seluruh kendaraan operasional, logistik, hingga angkutan karyawan yang beroperasi tetap di Karawang segera dimutakhirkan administrasinya. (*)
