 |
| Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke JDP Karawang 1 Logistic Park, Kamis (23/4/2025). |
KARAWANG – Pemerintah mencatat tonggak baru dalam pengelolaan pangan nasional. Stok beras Indonesia resmi menembus lebih dari 5 juta ton per 23 April 2026, yang diklaim sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, memastikan langsung angka tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke JDP Karawang 1 Logistic Park, Kamis pagi.
Dalam kunjungan tersebut, Amran didampingi Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.
“Per hari ini, pukul 08.55 WIB, stok beras nasional mencapai lebih dari 5 juta ton. Ini bukan hanya angka, ini sejarah baru bagi Indonesia,” ujar Amran di lokasi.
Gudang yang ditinjau merupakan fasilitas milik swasta yang disewa Bulog untuk menampung Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Langkah ini dilakukan sebagai respons atas lonjakan produksi dalam negeri yang tidak lagi tertampung di gudang milik negara.
Di Karawang, kapasitas gudang sewaan mencapai 102 ribu ton, dengan tingkat keterisian sekitar 80 ribu ton. Dalam dua pekan ke depan, gudang tersebut diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimal.
Lonjakan stok nasional juga mendorong Bulog memperluas kapasitas penyimpanan. Saat ini, kapasitas gudang milik Bulog berada di kisaran 3 juta ton.
Sementara tambahan gudang sewaan telah mencapai 2 juta ton dan direncanakan bertambah sekitar 1 juta ton lagi.
“Artinya, total kapasitas penyimpanan kita akan mendekati 6 juta ton. Ini langkah antisipatif agar tidak ada hasil panen petani yang terbuang,” jelasnya.
Pemerintah menilai capaian ini sebagai sinyal kuat menuju kemandirian pangan. Amran menegaskan Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang 2025 dan optimisme tersebut berlanjut pada 2026.
“Dengan stok sebesar ini, kita optimistis tidak perlu impor beras. Ini hasil kerja bersama petani, pemerintah daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Meski demikian, melimpahnya stok juga menghadirkan tantangan baru. Pemerintah dituntut memastikan distribusi berjalan efisien guna mencegah pemborosan, penurunan kualitas beras, serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani. (*)
