 |
| Irigasi Johar Karawang Timur. |
KARAWANG — Mahar Kurnia Institute melontarkan kritik terhadap pelaksanaan normalisasi irigasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di wilayah Karawang Timur. Proyek tersebut dinilai sarat kejanggalan serta mengabaikan aspek teknis dan kelestarian lingkungan.
Kritik tersebut disampaikan dalam kegiatan halal bihalal yang digelar di kantor lembaga, Rabu (8/4/2026).
Perwakilan lembaga, Mahar Kurnia atau yang akrab disapa Kang Mahar, menilai pelaksanaan proyek tidak mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis).
“Dari pantauan kami di lapangan, normalisasi ini terlihat dijalankan tanpa konsep yang jelas. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut cara berpikir dalam perencanaan,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama adalah pembabatan pohon secara masif di sepanjang area irigasi. Menurut Mahar, tindakan tersebut tidak hanya merusak estetika, tetapi juga menghilangkan fungsi ekologis penting.
“Pohon memiliki peran penting, mulai dari menghasilkan oksigen, menahan longsor, meredam angin, hingga memberikan keteduhan. Namun justru dibabat habis, ini sangat disayangkan,” katanya.
Ia juga mempertanyakan apakah langkah tersebut merupakan bagian dari percepatan proyek atau bentuk kelalaian dalam perencanaan.
Selain kepada BBWS, kritik turut diarahkan kepada Pemerintah Daerah Karawang, khususnya dinas terkait yang dinilai belum menunjukkan respons terhadap kondisi tersebut.
“Selama ini kampanye lingkungan sering digaungkan, tetapi ketika pohon-pohon besar ditebang, justru tidak ada respons. Ini kontradiktif,” tegasnya.
Mahar juga menyoroti lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pihak Perum Jasa Tirta (PJT) serta pemerintah provinsi.
Ia menilai kegiatan tersebut tidak sejalan dengan komitmen pelestarian lingkungan yang selama ini digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Mahar Kurnia Institute meminta penjelasan resmi dari pihak BBWS dan instansi terkait atas pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami ingin ada penjelasan yang jelas. Jangan sampai normalisasi justru berdampak pada kerusakan lingkungan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BBWS maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut. (*)
