 |
| Asep Aguatian, SH., MH. (Askun). |
KARAWANG – Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian, kembali angkat bicara terkait polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang melebar hingga isu dugaan ijon pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang.
Menurut pria yang akrab disapa Askun tersebut, polemik tidak akan berkembang luas apabila pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang memiliki pola komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Ia menilai aksi demonstrasi yang dilakukan Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) seharusnya bisa dihindari jika aspirasi mereka sebelumnya direspons melalui forum resmi seperti rapat dengar pendapat (RDP).
“Seharusnya ini tidak terjadi jika sejak awal ada komunikasi yang baik. GMPI hanya ingin menyampaikan aspirasi melalui RDP, tetapi suratnya tidak digubris hingga akhirnya terjadi aksi demonstrasi,” ujar Askun, Rabu (22/4/2026).
Askun bahkan mengkritik keras sikap pimpinan DPRD Karawang yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Apa sulitnya berkomunikasi dengan rakyat? Itu justru tugas utama mereka sebagai wakil rakyat,” katanya.
Ia juga menyindir perilaku sebagian anggota dewan yang dinilai berubah setelah terpilih. Menurutnya, saat pemilihan legislatif para calon gencar mencari dukungan masyarakat, namun setelah menjabat justru terkesan abai terhadap keluhan publik.
Lebih lanjut, Askun menegaskan bahwa tidak semua anggota DPRD harus merespons persoalan ini, melainkan cukup pimpinan DPRD, pimpinan komisi, dan ketua fraksi yang mengambil peran penyelesaian.
“Saya tidak ingin melihat dari sisi hukum karena itu ranah aparat penegak hukum. Saya lebih menyoroti gaya komunikasi pimpinan DPRD yang buruk,” tegasnya.
Askun menjelaskan, polemik ini bermula dari kebijakan layanan parkir berlangganan yang diterapkan Dinas Perhubungan Karawang sebagai syarat uji KIR.
Kebijakan tersebut sempat menuai kritik karena dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Persoalan kemudian berkembang saat muncul usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang oleh salah satu anggota DPRD dari Fraksi NasDem. Usulan tersebut memicu pro dan kontra karena pengelolaan parkir RSUD dilakukan pihak ketiga dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seiring berkembangnya isu, sejumlah tokoh dan aktivis mendorong agar fokus efisiensi diarahkan pada anggaran internal DPRD, termasuk gaji, tunjangan, hingga pokir anggota dewan.
“Asal masalahnya tetap sama, yakni komunikasi yang buruk. Dari KIR, parkir, pokir hingga sikap mangkir DPRD dalam merespons isu,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Askun mengutip sindiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait sikap pejabat yang dinilai berubah setelah menjabat.
“Ketika belum menjabat, semua didekati untuk mencari dukungan. Tapi setelah jadi, justru sulit merespons masyarakat,” pungkasnya.***
