 |
| Gambar ilustrasi percetakan. |
KARAWANG – Dugaan praktik monopoli dalam pengadaan sampul ijazah untuk sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Karawang mencuat. Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Karawang diduga menunjuk satu perusahaan percetakan untuk mencetak sampul ijazah bagi seluruh SMA di wilayah tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kebijakan tersebut menimbulkan kecurigaan terkait potensi pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat. Pasalnya, apabila seluruh kebutuhan sampul ijazah hanya dikerjakan oleh satu perusahaan percetakan, maka peluang usaha bagi pelaku percetakan lainnya di Karawang dinilai menjadi tertutup.
Sejumlah pelaku usaha percetakan mengaku kecewa terhadap kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi menciptakan praktik monopoli serta tidak memberikan ruang persaingan yang adil bagi pelaku usaha lokal.
“Kalau benar hanya satu percetakan yang ditunjuk untuk mencetak sampul ijazah seluruh SMA, tentu ini sangat merugikan kami sebagai pelaku usaha percetakan,” ujar salah satu pelaku usaha percetakan di Karawang.
Jika benar terjadi penunjukan satu perusahaan percetakan tanpa mekanisme yang transparan, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Namun demikian, Bendahara Forum MKKS SMA Kabupaten Karawang, Beni Burhani, membantah adanya praktik monopoli dalam pengadaan sampul ijazah tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp, Beni mempertanyakan informasi terkait perusahaan percetakan yang dimaksud.
“Percetakan siapa yang dimaksud,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa jumlah percetakan di wilayah Karawang cukup banyak.
“Yang manakah yang dimaksud, karena banyak percetakan di kota,” katanya.
Beni menambahkan, sebagai pihak sekolah sekaligus bendahara forum MKKS, dirinya tidak pernah merasa diarahkan untuk menggunakan percetakan tertentu.
“Kalau saya sebagai pihak sekolah tidak pernah merasa diarahkan oleh MKKS,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait informasi awal dugaan monopoli pengadaan sampul ijazah tersebut, jurnalis metroplus.id masih terus menggali informasi yang lebih mendalam.
