 |
| Pembangunan jalan alternatif Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang yang terhambat karena ada kabel PLN yang melintang. |
KARAWANG – Pembangunan jalan alternatif di Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, tersendat akibat belum adanya respons dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait penanganan kabel listrik yang melintas di jalur proyek.
Tokoh pemuda Karawang, Lukman N. Iraz, mengungkapkan bahwa musibah jalan amblas di wilayah tersebut hingga kini belum sepenuhnya tertangani. Sebagai solusi, Pemerintah Desa Purwadana membuka akses jalan alternatif agar warga Kampung Sumedangan, Kampung Bobojong, Perumahan Festival, hingga Golden tetap dapat beraktivitas.
Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari pihak swasta. Perusahaan PT BMJE disebut telah memberikan izin penggunaan lahannya untuk jalur sementara demi kepentingan masyarakat.
Namun, proses pembangunan terkendala kabel listrik bertegangan yang melintas tepat di lokasi pekerjaan. Kondisi ini membuat alat berat tidak dapat beroperasi maksimal karena faktor keselamatan.
“Alat berat tidak bisa bekerja optimal karena ada kabel listrik besar yang melintas di jalur pembangunan,” ujar Lukman, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Desa Purwadana telah melayangkan surat resmi kepada PLN sejak Rabu (18/2/2026) untuk meminta penanganan teknis terhadap kabel tersebut. Namun hingga kini belum ada tanggapan.
Menurut Lukman, kondisi ini berbanding terbalik dengan respons cepat dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam menangani dampak jalan amblas.
“Pemerintah sudah merespons, tapi untuk kabel listrik ini belum ada respons dari PLN,” katanya.
Akibat tersendatnya pembangunan jalan alternatif, kendaraan roda empat belum dapat melintas. Dampaknya, aktivitas ekonomi warga ikut melambat, termasuk akses pendidikan serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Warga berharap PLN segera mengambil langkah konkret agar pembangunan jalan alternatif bisa dilanjutkan dan akses masyarakat kembali normal.
