 |
| Komisi II DPRD Kabupaten Karawang saat melakukan rapat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS Citarum). |
KARAWANG – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Hj. Mumun Maemunah, menegaskan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam penanganan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang.
Hal itu disampaikan Mumun usai melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke BBWS, Jumat (23/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis penanganan banjir, termasuk rencana pembangunan Bendungan Cibeet pada 2026 untuk mengatur debit air.
“BBWS merencanakan pembangunan bendungan di Cibeet, saluran penampung air, serta perbaikan tanggul-tanggul Sungai Citarum,” ujar Mumun.
Selain itu, BBWS juga merancang pengamanan pantai dan pembangunan turap di wilayah pesisir sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir.
Mumun menyoroti keterbatasan anggaran yang membuat pengerukan sungai belum bisa dilakukan secara maksimal. Ia menekankan pentingnya penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penguatan siklus hidrologi, disertai edukasi kepada masyarakat, khususnya kawasan perumahan.
“Alih fungsi lahan menyebabkan air hujan langsung mengalir ke sungai. Harus ada kolam atau embung di perumahan sebagai penampungan sementara agar debit air tidak langsung melonjak,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, BBWS mendorong agar Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Karawang mengajukan usulan pembangunan infrastruktur saluran air dari Pemkab Karawang ke BBWS.
Menurut Mumun, jumlah danau dan embung di Karawang masih sangat minim, salah satunya terkendala persoalan pembebasan lahan.
“Karena itu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat,” katanya.
Mumun berharap, sinergi lintas sektor tersebut dapat memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus memperbaiki tata kelola air di Kabupaten Karawang. (*)
