 |
| Ketua AMKI Karawang, H. Endang Suryana. |
KARAWANG – Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang, H. Endang Suryana, A.Md, meminta Perum BULOG Cabang Karawang membuka data secara transparan terkait penyerapan gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram.
Endang menegaskan, klaim BULOG mengenai serapan gabah dan penerapan harga HPP harus dapat diverifikasi langsung di lapangan, terutama di tengah kondisi banjir yang melanda ribuan hektare sawah di Karawang.
“Pernyataan BULOG secara normatif memang terdengar positif. Namun sebagai kontrol sosial, media perlu pembuktian faktual. Petani mana yang sudah menikmati harga Rp6.500, di kecamatan mana, dan berapa ton per desa. Data ini harus dibuka ke publik,” kata Endang, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, media tidak bisa hanya menerima klaim serapan ribuan ton gabah tanpa disertai rincian lokasi dan penerima manfaat. Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dengan realisasi di lapangan.
AMKI Karawang juga menyoroti pernyataan BULOG yang menyebut serapan gabah berlaku untuk “any quality”, namun tetap mensyaratkan gabah sudah dirontokkan dan bersih dari jerami. Endang menilai, ketentuan tersebut berpotensi menjadi kendala bagi petani kecil, khususnya yang terdampak banjir.
“Tidak semua petani memiliki fasilitas pascapanen yang memadai, apalagi dalam kondisi pascabanjir. Jika syarat teknisnya ketat, sementara narasi yang dibangun ‘any quality’, ini kontradiksi yang wajar dikritisi,” ujarnya.
AMKI mendorong BULOG Karawang agar tidak alergi terhadap pengawasan media. Menurut Endang, keterbukaan justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap peran BULOG sebagai penyangga pangan nasional.
“Kalau memang BULOG hadir melindungi petani, seharusnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Publikasi data penyerapan secara rinci akan menghindari kecurigaan dan anggapan pencitraan,” tegasnya.
Ke depan, AMKI Karawang akan mendorong jurnalis di daerah untuk melakukan verifikasi langsung ke desa-desa terdampak banjir, serta membuka ruang bagi petani yang merasa belum tersentuh program serapan gabah BULOG.
“Media bukan musuh BULOG. Media adalah mitra kontrol agar kebijakan benar-benar dirasakan petani,” pungkas Endang.
AMKI menilai pengawasan ini penting untuk memastikan perlindungan harga gabah berjalan efektif dan merata, khususnya di Kabupaten Karawang sebagai salah satu lumbung padi nasional. (*)
