 |
| Dudung Ridwan dengan latar belakang Audiensi. |
METROPLUS.ID - KARAWANG | Rencana aksi demonstrasi besar yang digagas Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (KOMANDO) di Kabupaten Karawang ditunda sementara. Namun, KOMANDO menegaskan akan mengerahkan sekitar 2.000 massa jika kesepakatan hasil audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang tidak ditindaklanjuti dalam tujuh hari kerja.
Aksi yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 November 2025, itu melibatkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam koalisi tersebut. Penundaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang yang berjanji mengevaluasi sejumlah kebijakan strategis.
Keputusan penundaan diambil setelah jajaran pimpinan KOMANDO melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, pada Rabu (5/11/2025). Pertemuan itu juga dihadiri pejabat penting, di antaranya Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala DLHK Karawang.
Penanggung jawab massa KOMANDO, Dudung Ridwan, menegaskan penundaan ini merupakan langkah bijak untuk memberi waktu kepada pemerintah daerah dalam merealisasikan hasil kesepakatan bersama.
“Besok aksi ditunda untuk menindaklanjuti komitmen pemerintah selama tujuh hari kerja. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali menggelar aksi,” ujar Dudung saat ditemui di kafe Zenith, Rabu sore.
Menurutnya, langkah ini diambil agar gerakan KOMANDO tidak sekadar menjadi simbol kemarahan, melainkan upaya konstruktif mengawal perubahan dan tanggung jawab pemerintah.
“Kami ingin aksi kami bermakna dan mendorong solusi, bukan sekadar unjuk rasa,” tegasnya.
KOMANDO menyoroti sejumlah isu utama seperti transparansi anggaran daerah, kenaikan pajak PBB-P2, percepatan pembangunan infrastruktur, dan kebijakan lingkungan hidup.
“Masih banyak kebijakan daerah yang belum berpihak kepada masyarakat,” kata salah satu perwakilan ormas anggota koalisi.
Sementara itu, Sekda Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara konstruktif.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki hal-hal yang menjadi perhatian publik,” ujarnya.
Meski situasi politik di Karawang mereda usai penundaan ini, KOMANDO memastikan akan terus mengawal komitmen pemerintah dengan ketat.
“Kami menunggu dengan itikad baik, tapi bila tidak ada progres, kami akan turun ke jalan dengan massa lebih besar dan tuntutan lebih tegas,” tandas Dudung.
Pengamat kebijakan publik Asep Agustian, SH., MH. menilai penundaan aksi menunjukkan kedewasaan berpolitik, tetapi sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah.
“Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal kepercayaan publik. Jika tidak ada progres nyata, kepercayaan masyarakat akan menurun,” ujarnya.
Dengan keputusan tersebut, ribuan massa KOMANDO masih menunggu realisasi janji pemerintah daerah dalam tujuh hari kerja ke depan, yang akan menjadi penentu stabilitas politik Karawang.
