![]() |
| Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Jenal Aripin, saat meninjau Jalan Badami-Loji yang baru dibangun. |
METROPLUS.ID – KARAWANG | Jalan Badami Loji di Desa Ditaman, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, kembali rusak meski baru beberapa waktu lalu diperbaiki. Kondisi tersebut menuai sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Jenal Aripin, yang menilai pengerjaan proyek jalan itu tidak maksimal dan merugikan masyarakat.
H. Jenal Aripin, yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar, turun langsung ke lokasi untuk meninjau kerusakan. Ia menyayangkan hasil perbaikan jalan yang tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah provinsi.
“Anggaran besar yang bersumber dari uang rakyat seharusnya menghasilkan pekerjaan berkualitas. Jangan sampai justru membuat masyarakat kecewa,” ujar Jenal Aripin di lokasi, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, sejak awal ia telah mengingatkan Dinas Bina Marga agar memperhatikan metode pelaksanaan proyek. Ia menilai ada kejanggalan dalam proses pengerjaan, terutama karena ruas jalan tersebut sering dilalui kendaraan angkutan berat dari pabrik sekitar dengan beban mencapai lebih dari 50 ton.
“Kalau jalur seperti ini tidak diperhitungkan daya tahan aspalnya, tentu cepat rusak. Padahal perbaikan baru selesai,” tegasnya.
Politisi asal Karawang itu juga mengungkapkan bahwa kerusakan sudah mencapai sekitar 400 meter dari total ruas jalan yang dikerjakan. Meski jalan tersebut belum resmi diserahkan kepada pemerintah provinsi, ia memastikan tanggung jawab perbaikan masih berada di pihak kontraktor.
“Kami sudah komunikasikan dengan kontraktor. Mereka siap memperbaiki kembali agar jalan bisa segera digunakan masyarakat dengan aman,” ujarnya.
Warga Desa Ditaman mengeluhkan rusaknya jalan karena menghambat mobilitas sehari-hari. Mereka berharap perbaikan bisa segera dilakukan agar akses menuju kawasan industri tidak terganggu.
H. Jenal Aripin menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur agar anggaran publik tidak terbuang percuma. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan setiap proyek pembangunan memenuhi standar kualitas yang layak.
(Iman Suryana)
