 |
| Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang. |
METROPLUS.ID - KARAWANG | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang menanggapi pernyataan Menteri Purbaya yang sempat viral di media sosial terkait dugaan adanya oknum petugas pajak yang mengarahkan wajib pajak (WP) untuk mengurus pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui pihak konsultan.
Saat wartawan datang untuk mengkonfirmasi hal tersebut ke pihak KPP Karawang, Staf Rumah Tangga mewakili Kepala KPP untuk memberikan jawaban.
Staf Rumah Tangga, Haryanto, mengatakan bahwa pihak Kantor Pajak Wilayah Jawa Barat belum jelas terkait detail informasi wajib pajak yang melapor ke Menkeu.
"Kita belum bisa mengkonfirmasi wajib pajaknya, karena kita tidak mendapatkan informasi identitas wajib pajaknya. Selain itu kita juga belum menerima informasi apakah itu terjadi di sini atau di Kantor Pelayanan Pajak Madya yang di jalan interchange," tuturnya.
Meskipun begitu, Haryanto mengatakan bahwa pimpinan KPP Karawang langsung melakukan video konferensi dengan seluruh KKP untuk menindaklanjuti pernyataan Menkeu.
"Pimpinan juga langsung menindaklanjuti dengan mengkonfirmasi ke semua pegawai termasuk security. Pimpinan mengarahkan untuk jangan main-main dan harus menjaga integritas," ungkap Haryanto.
Haryanto menegaskan bahwa hingga saat ini pihak KPP Karawang belum menerima laporan resmi mengenai dugaan tersebut.
“Belum ada data yang jelas terkait siapa pelapor maupun oknum yang dimaksud. Kami masih menunggu informasi resmi untuk dilakukan verifikasi,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Haryanto menambahkan, KPP Pratama Karawang berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam seluruh proses pelayanan publik.
“KPP Pratama Karawang telah berstatus Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Jika nanti terbukti ada pelanggaran, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada toleransi,” pungkasnya. (*)
