 |
| Acara reses anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Purwakarta), Dra. Hj. Wardatul Asriah, MBA., di Kampung Sirnaruju, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, pada Rabu (15/10/2025). |
Wardatul Asriah yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dan bermitra dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sejumlah lembaga seperti BPBN, BAZNAS, dan Badan Sertifikasi Halal, menyampaikan bahwa kegiatan reses ini merupakan kunjungan keduanya ke Desa Mekarbuana.
“Kunjungan pertama dilakukan saat terjadi bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Waktu itu saya datang memberikan sedikit bantuan untuk para korban. Kali ini saya kembali untuk mendengarkan aspirasi warga secara langsung dalam kegiatan reses,” ujar Wardatul Asriah.
Dalam kegiatan tersebut, Wardatul Asriah mengundang para tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta seluruh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Pangkalan.
Ia mengungkapkan, banyak masukan dari lapangan yang menyebut bahwa PSM merupakan profesi mulia yang kerap luput dari perhatian pemerintah.
“Sebagai bentuk kepedulian, kami memfasilitasi seluruh PSM di dua kecamatan ini untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Premi selama lima bulan ke depan saya bayarkan dari dana pribadi,” tutur Wardatul Asriah disambut apresiasi hadirin.
Dalam arahannya, politisi Gerindra ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Tingkat kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Ini harus menjadi keprihatinan bersama. Kita perlu terus mensosialisasikan pentingnya perlindungan anak agar jumlah korban bisa ditekan bahkan berkurang,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, Kepala Desa Mekarbuana, Jaji Maryono, menyampaikan aspirasi agar program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat dibangun di desanya.
Menurut Jaji, salah satu syarat pendirian Sekolah Rakyat adalah lahan minimal 5 hektare yang merupakan aset pemerintah daerah. Saat ini, lahan milik Pemkab Karawang yang tersedia di wilayah tersebut seluas 3,8 hektare, dan Pemdes berupaya membebaskan tambahan 1,2 hektare agar memenuhi syarat.
“Pembebasan lahan sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2026. Dinas Sosial dan Dinas PUPR juga sudah melakukan survei dan memberikan rekomendasi,” ungkap Jaji.
Reses yang berlangsung hangat dan penuh dialog ini menjadi wadah efektif bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat.
Wardatul Asriah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pendidikan masyarakat Karawang.
Pewarta: Ade Rosadi
