Revitalisasi Pasar Telagasari Ditolak Pedagang, Dinilai Tidak Tepat Waktu dan Memberatkan

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari, Wahid, S.Ag.
KARAWANG — METROPLUS.ID | Rencana revitalisasi Pasar Tradisional Telagasari di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, menuai penolakan keras dari para pedagang. Mereka menilai proyek tersebut tidak tepat waktu dan berpotensi memberatkan pelaku usaha kecil yang kini masih berjuang di tengah sepinya aktivitas pasar.


Penolakan ini disuarakan oleh Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari. Ketua paguyuban, Wahid, S.Ag, menegaskan bahwa mayoritas pedagang belum siap secara finansial untuk membeli atau mencicil kios baru yang akan dibangun melalui proyek revitalisasi tersebut.


"Jangankan untuk beli kios baru, untuk bertahan berdagang saja saat ini masih berat. Kami sepakat menolak rencana ini," ujar Wahid kepada awak media, Senin (4/8/2025).


Selain alasan ekonomi, Wahid juga menyayangkan sikap Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telagasari yang dinilai mengabaikan suara para pedagang. Dua surat permohonan audiensi yang telah dikirimkan disebut tak pernah mendapat respons.


"Kami merasa tidak diberi ruang untuk berdiskusi. Pemerintah desa dan BPD seperti lebih melihat potensi keuntungan proyek ini, tanpa mempertimbangkan nasib para pedagang kecil," lanjutnya.


Para pedagang menilai bahwa kondisi pasar saat ini masih layak pakai dan yang lebih dibutuhkan adalah pembenahan fasilitas, bukan bangunan baru. Beberapa perbaikan yang diharapkan antara lain perbaikan saluran air, peningkatan fasilitas kebersihan, dan penataan ulang area dagang agar lebih tertib dan nyaman.


"Yang kami butuhkan itu bukan bangunan baru, tapi pasar yang bersih, rapi, dan tetap bisa kami tempati tanpa membebani keuangan kami," jelas Wahid.


Dalam pernyataannya, Paguyuban Pedagang mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang, terutama Bupati, untuk turun langsung melihat kondisi pasar dan berdialog dengan pedagang agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.


"Kami ingin Bapak Bupati datang, melihat langsung dan mendengar suara kami. Jangan sampai keputusan besar ini hanya berpihak pada investor, bukan pada rakyat kecil," tegasnya.


Penolakan terhadap proyek revitalisasi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah agar setiap rencana pembangunan lebih mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya kepentingan proyek atau keuntungan jangka pendek. (*)

BACA JUGA
METROPLUS.ID

Subscribe YouTube Kami Juga Ya