 |
| Nana Kustara, SH., MH. |
“Ini sepertinya ada komunikasi yang belum tuntas. Kalau saja komunikasinya berjalan dengan baik, tidak akan jadi kisruh seperti sekarang ini,” ujar Nana, Rabu (27/8/2025).
Nana menduga polemik Pokir muncul karena adanya perubahan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah diputuskan. Padahal, menurutnya, mantan anggota DPRD juga membawa aspirasi masyarakat yang sudah masuk dalam APBD.
“Mantan anggota DPRD yang kini sudah tidak menjabat juga membawa aspirasi dari masyarakat. Apabila aspirasi itu kemudian hilang, maka masyarakat akan bertanya-tanya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nana mempertanyakan kinerja anggota DPRD Karawang yang saat ini menjabat, terutama dalam fungsi pengawasan dan anggaran.
“Anggota DPRD punya tugas dan fungsi pengawasan. Jika mereka tidak tahu ada perubahan, maka dipertanyakan kinerjanya,” ucap Nana.
Nana juga meminta Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., SH., MH., untuk segera merespons permintaan dari mantan anggota DPRD agar polemik tidak terus berlarut.
“Ketua DPRD Karawang harus segera mengambil tindakan agar kisruh Pokir tidak terus berlanjut,” katanya.
Ia menegaskan, jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan citra buruk bagi DPRD di mata masyarakat.
“Jika kisruh terus berlanjut, masyarakat akan menilai bahwa anggota DPRD hanya ribut, boro-boro ngurus masyarakat,” pungkasnya.
