 |
| Asep Agustian, SH, MH. |
Askun menilai keberadaan videotron di sekitar Alun-Alun Karawang justru tidak efektif sebagai media komunikasi. Arus lalu lintas dan aktivitas warga yang tinggi di lokasi tersebut dinilai membuat masyarakat sulit menangkap pesan dari videotron.
“Saya sudah cek langsung ke lokasi. Tiang videotron justru memakan badan jalan. Ini contoh buruk dibanding bilboard swasta yang dikomersilkan pemda. Lebih parahnya, tidak ada CCTV di area itu. Potensi diretas hacker iseng sangat besar. Jangan sampai ada kasus seperti di Bekasi dan Jakarta, videotron menampilkan konten porno,” ujar Askun, Selasa (15/7/2025).
Tak hanya soal teknis, Askun juga mengkritik pernyataan pejabat Diskominfo yang menyebutkan videotron dapat menjadi investasi dan dikomersilkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Itu ngawur. Sekdis Kominfo jangan asal bicara. Videotron itu untuk kepentingan publikasi program pemerintah, bukan dikomersilkan. Jangan bodohin orang Karawang,” tegas Askun.
Menurutnya, jika pun videotron ingin dipasang, seharusnya lokasinya ditempatkan di sekitar kantor Pemkab Karawang atau di depan DPRD Karawang sebagaimana videotron lainnya.
Lebih jauh, Askun mengaku telah memetakan (mapping) dan melakukan profiling atas proyek pengadaan videotron ini. Ia menyebut proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan dari Bandung dengan pendana dari Jakarta, dan mengindikasikan adanya dugaan campur tangan oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
“Saya tahu kok, perusahaan dari Bandung, pemodalnya dari Jakarta, dan disinyalir ada campur tangan oknum APH. Kalau nanti proyek ini bermasalah dan ada temuan, jangan sampai kasusnya tidak diproses. Malu dong kalau ada APH yang jadi backing proyek seperti ini,” tutupnya. (*)
