 |
| Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) ke Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (11/7/2025). |
Pertemuan ini dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, serta tim KPK yang terdiri dari Juliharto selaku Ketua Tim PPG dan Anna Devi, Analis Pemberantasan Korupsi Madya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Jenal Aripin mengungkapkan rasa terima kasih atas edukasi yang diberikan oleh KPK terkait praktik gratifikasi dan pencegahan korupsi, yang menurutnya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan integritas para wakil rakyat.
“Saya berterima kasih atas kunjungan dan penjelasan dari KPK. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kami di DPRD agar tetap berada di koridor hukum dan tidak terjebak pada hal-hal yang bisa mengarah ke korupsi,” ujar H. Jenal Aripin.
Anna Devi dari KPK menjelaskan bahwa gratifikasi, meskipun sering dianggap sepele, dapat berkembang menjadi praktik suap jika tidak dikendalikan. Ia juga mencontohkan kasus di Provinsi Sumatra Utara dan Kota Malang sebagai peringatan akan bahaya gratifikasi yang tidak dilaporkan.
“Gratifikasi tidak boleh dibiayai ganda, misalnya dalam perjalanan dinas yang dibiayai APBD dan sekaligus oleh pihak swasta. Harus salah satu, karena itu berisiko menjadi gratifikasi ilegal,” jelas Anna.
H. Jenal Aripin menegaskan komitmennya mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih. Ia berharap, kegiatan semacam ini rutin digelar agar para legislator lebih memahami batas-batas etika dan hukum dalam menjalankan tugas.
“KPK hadir bukan hanya untuk menindak, tapi juga mengedukasi. Saya sangat mendukung program ini dan berharap bisa menjadi pemicu semangat antikorupsi di kalangan DPRD Jawa Barat,” tambah H. Jenal Aripin.
Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, diskusi terbuka, serta foto bersama antara perwakilan KPK dan seluruh anggota DPRD Jawa Barat, termasuk H. Jenal Aripin, yang tampak aktif berinteraksi dan mengajak rekan-rekannya untuk terus menjaga integritas sebagai wakil rakyat. (*)
