 |
| Puluhan aktivis dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Karawang saat mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karawang pada Rabu, (11/6/2025). |
KARAWANG – METROPLUS.ID | Suasana tegang mewarnai Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karawang pada Rabu, (11/6/2025). Puluhan aktivis dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Karawang mendatangi kantor tersebut sekitar pukul 10.00 WIB, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Kedatangan rombongan KAHMI bukan tanpa alasan. Mereka membawa misi penting: menuntut transparansi dan evaluasi pengelolaan dana hibah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dikelola oleh Kesbangpol.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Koordinator Presidium KAHMI Karawang, Robby Satria, dan sejumlah tokoh KAHMI lainnya. Rencana orasi di halaman kantor batal dilakukan karena pihak Kesbangpol langsung mengajak perwakilan KAHMI berdialog di aula kantor.
Dalam dialog yang berlangsung cukup panas namun kondusif itu, Robby menegaskan bahwa KAHMI menuntut keterbukaan informasi terkait tata kelola dana hibah ormas yang selama ini dinilai tidak transparan.
“Kami ingin konfirmasi dan kejelasan dari Kesbangpol terkait pengelolaan dana hibah. Harus ada evaluasi yang adil dan akuntabel dalam penyalurannya,” ujar Robby.
Wakil Sekretaris MD KAHMI Karawang, Yusuf Sopian, turut menyuarakan kritik tajam. Ia mempertanyakan sistem penyaluran hibah yang hanya didasarkan pada proposal masuk, tanpa didukung data faktual dan kajian mendalam.
“Kalau hanya berdasarkan proposal, bagaimana bisa objektif? Ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial sila ke-5 Pancasila,” tegasnya.
Yusuf juga menyindir perbandingan antara kinerja Bupati Karawang yang responsif dan cepat, dengan Kepala Kesbangpol Sujana Ruswana yang dinilai lamban dan kurang adaptif.
“Kepala Kesbangpol harus diganti, perlu figur baru yang mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung visi Karawang Maju,” katanya.
Hal senada disampaikan Lukman N. Iraz, Dewan Pakar KAHMI Karawang. Ia menilai pimpinan Kesbangpol saat ini tidak mampu melakukan pemetaan pembinaan ormas secara tepat.
“Pak Sujana sudah terlalu lama menjabat. Kepemimpinannya perlu dievaluasi agar ada penyegaran dan semangat baru dalam tata kelola organisasi masyarakat,” ucap Lukman.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bakesbangpol Karawang, Sujana Ruswana, menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa setiap pengucuran dana hibah dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.
“Kami hanya menyalurkan bantuan setelah disetujui oleh pimpinan daerah. Bahkan pencairan dilakukan setelah diverifikasi kembali,” jelas Sujana.
Ia juga mengakui adanya kendala dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari sejumlah ormas penerima hibah. Hal ini, menurutnya, sering menjadi temuan dalam pemeriksaan oleh BPK.
“Beberapa organisasi lupa menyusun LPJ, padahal itu wajib. Hal seperti ini justru merugikan semua pihak, termasuk Kesbangpol sendiri,” tambahnya.
Sujana menegaskan bahwa semua aspirasi, kritik, dan saran dari KAHMI akan didokumentasikan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang.
“Terima kasih atas masukan dan kehadiran MD KAHMI Karawang. Ini jadi evaluasi bagi kami dan juga organisasi lainnya,” tutup Sujana. (*)
