 |
| Asep Agustian, SH., MH., dengan latar belakang foto Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. |
KARAWANG – METROPLUS.ID | Kekecewaan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, terhadap minimnya partisipasi perusahaan dalam menyumbang hewan kurban menuai sorotan publik. Meski Karawang dikenal sebagai kawasan industri besar dengan ribuan perusahaan, kontribusi hewan kurban dari sektor korporasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dinilai sangat minim.
Hingga saat ini, jumlah hewan kurban dari perusahaan yang diterima Pemkab Karawang hanya bisa dihitung dengan jari tangan dan kaki.
Pemerhati sosial sekaligus Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, SH., MH., menilai kekecewaan Bupati sangat wajar. Ia menyebut banyak perusahaan hanya “makan-minum” di Karawang, tapi “berak” di luar daerah.
“Siapapun Bupatinya pasti kecewa. Dari ribuan perusahaan, yang menyumbang kurban ke Pemkab hanya itu-itu saja tiap tahun. Ya memang ndableg perusahaannya,” ujar Asep Agustian, akrab disapa Askun, saat ditemui awak media pada Sabtu (7/6/2025).
Askun menilai alasan perusahaan yang mengaku telah menyumbang kurban ke lingkungan sekitar sebagai kurang relevan. Ia menekankan bahwa kontribusi ke Pemkab juga penting demi pemerataan distribusi hewan kurban ke seluruh desa dan kelurahan di Karawang.
“Saya pernah pimpin perusahaan. Hewan kurban memang kami salurkan ke desa sekitar, tapi tetap juga ke Pemkab. Supaya semua wilayah kebagian, ini soal pemerataan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan, cepat atau lambat, akan membutuhkan Pemkab dalam proses perizinan atau pengurusan dokumen lainnya. Menurutnya, kontribusi sosial, termasuk kurban, merupakan bentuk kepedulian dan komunikasi sosial yang penting.
“Pemilik perusahaan kebanyakan orang asing. Yang bisa jelaskan pentingnya hewan kurban ke mereka adalah HRD orang Karawang juga. Jadi harusnya bisa dipahami pentingnya berbagi,” tambah Askun.
Askun meminta Pemkab Karawang, khususnya Bupati, untuk mengevaluasi pengelolaan CSR perusahaan serta kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti DPMPTSP, Bappeda, DLHK, dan Disnakertrans, agar sinergi dalam pengawasan dan pembinaan perusahaan lebih maksimal.
“Saya sedih baca kekecewaan Pak Bupati. Begitu banyak perusahaan, tapi kepeduliannya minim. Saatnya Pemkab lebih tegas dan OPD saling berkoordinasi,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Askun menyinggung bahwa Presiden Prabowo saja bisa berbagi kurban ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga menurutnya, perusahaan di Karawang juga seharusnya bisa menunjukkan kepedulian serupa. (*)
