 |
| Ilustrasi kepala desa & pajak. |
METROPLUS.ID - BURU | Sejumlah kepala desa di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Desakan ini terkait dengan ketidakjelasan regulasi dan ketimpangan dalam pembagian Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) kepada desa-desa.
Para kepala desa yang ditemui menyampaikan kekecewaan mereka terhadap belum adanya kejelasan regulasi mengenai BHP, meski sistem ini telah diberlakukan sejak awal 2025.
"Sampai sekarang belum ada regulasi yang jelas maupun presentasi angka BHP yang kami terima. Ini sangat merugikan desa-desa," ujar sejumlah kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Salah satu kepala desa, berinisial YW, mengungkapkan bahwa terdapat ketimpangan serius dalam distribusi BHP. Ia mencontohkan, ada desa dengan kontribusi pajak di bawah 5 persen per tahun yang justru menerima jumlah BHP yang sama dengan desa yang kontribusinya mencapai di atas 80 persen.
“Ini jelas tidak wajar dan tidak berimbang. Selama ini tidak pernah ada transparansi mengenai bagaimana Dispenda menghitung pembagian tersebut,” tegas YW.
Senada dengan itu, kepala desa lainnya, berinisial ID, menyoroti tidak adanya kejelasan terkait pagu anggaran BHP dan BHR yang diterima desa. Ia menilai, ketiadaan informasi soal regulasi dan proporsi pembagian merupakan bentuk ketidakterbukaan dari Dispenda Buru.
“Kalau kami hanya menerima angka pagu tanpa tahu dasar regulasinya, bagaimana kami bisa menyusun anggaran desa (APBDes) secara akurat dan adil?” ujarnya.
Para kepala desa berharap DPRD Buru dapat segera menindaklanjuti persoalan ini dan mendorong Dispenda untuk menerapkan sistem distribusi pajak yang transparan, adil, dan berbasis regulasi yang jelas.
“Kami berharap desa juga diberi kewenangan yang sesuai, agar kami bisa menyetor dan menerima hasil pajak berdasarkan proporsi yang benar,” tutup ID.
Pewarta: Malik Masuku
