 |
| Pemerintah Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan Koperasi Merah Putih pada Selasa, 20 Mei 2025. |
METROPLUS.ID – KARAWANG | Dalam rangka mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, Pemerintah Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada Selasa, 20 Mei 2025. Musdesus ini menjadi langkah awal pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Dewisari.
Acara yang digelar di aula kantor desa ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pemerintah, termasuk Kepala Desa Dewisari, Tamin, perwakilan dari Dinas Koperasi Kabupaten Karawang, Kasi Pemerintahan Kecamatan Rengasdengklok, Babinsa TNI, BPD, LPM, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh tani, pemuda, dan masyarakat umum.
Musyawarah ini didasarkan pada Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembentukan koperasi ini juga mendukung program nasional pemerintah pusat dalam mendirikan 80.000 koperasi desa dan kelurahan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dalam Musdesus tersebut, disepakati susunan pengurus Koperasi Merah Putih Desa Dewisari sebagai berikut:
• Ketua: Sapri
• Sekretaris: Kurniawan
• Bendahara: Yani Suryani
Kepala Desa Dewisari, Tamin, dalam sambutannya menegaskan bahwa koperasi ini bertujuan menjadi penggerak ekonomi lokal melalui unit usaha yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti simpan pinjam, logistik desa, hingga klinik desa.
“Dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih di Desa Dewisari, kami berharap masyarakat dapat lebih sejahtera dan taraf perekonomian desa meningkat secara signifikan,” ujarnya.
Setelah penetapan pengurus dan pengawas, dilanjutkan musyawarah lanjutan dengan para calon anggota koperasi. Dalam forum tersebut, ditetapkan besaran simpanan pokok sebesar Rp 50.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 20.000 per bulan.
Langkah ini menandai komitmen kuat warga Dewisari dalam membangun sistem ekonomi yang berbasis partisipasi aktif masyarakat dan gotong royong. (*)
