Dampak Kebijakan Pemerintah? Warga Tanjungmekar Kesulitan Beli Soal Gas Melon

Gas Elpiji 3 KG.

METROPLUS.ID – KARAWANG | Pemerintah baru-baru ini memberlakukan kebijakan baru terkait distribusi gas elpiji 3 kg yang hanya bisa dibeli di pangkalan resmi. Namun, kebijakan ini ternyata menimbulkan kesulitan bagi sejumlah warga, terutama yang tinggal jauh dari pangkalan. 


Salah satunya adalah Dyka (24), warga Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari.


Dyka mengaku, sebelum adanya aturan baru, ia bisa dengan mudah membeli gas di warung sekitar rumah meskipun harganya sedikit lebih mahal. Namun, dengan adanya kebijakan yang mewajibkan pembelian hanya melalui pangkalan resmi, ia harus menempuh perjalanan jauh untuk membeli gas yang diperlukan untuk memasak sehari-hari.


“Saya lebih baik beli di warung terdekat karena kalau beli ke pangkalan lumayan jauh. Itu untuk kebutuhan masak di rumah, bayangkan saja, dari rumah ke pangkalan jauh, hanya untuk beli satu tabung, harus antre lama,” ujarnya saat ditemui di Tanjungmekar, Senin (4/2/2025).


Selain itu, Dyka juga menyoroti aturan baru yang mewajibkan warga memiliki izin usaha untuk membeli gas elpiji 3 kg dalam jumlah lebih banyak. Menurutnya, kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat kecil yang hanya membutuhkan gas untuk kebutuhan rumah tangga atau usaha kecil-kecilan.


“Saya kasihan dengan pedagang dan warga lainnya yang ekonominya terbatas. Masa harus bikin izin usaha? Ini kan cuma untuk masak, bukan untuk usaha besar,” tambahnya.


Dyka berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan mencari solusi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil. Salah satu usulan yang ia sampaikan adalah mendirikan lebih banyak pangkalan LPG di daerah pelosok agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas.


Senada dengan Dyka, Ikam (57), seorang pedagang martabak Bangka dan roti bakar di Tanjungmekar, juga mengeluhkan kebijakan ini. Sebelumnya, ia bisa membeli gas di warung dekat rumah kapan saja dibutuhkan. Namun, kini ia harus pergi lebih jauh ke pangkalan resmi, yang sering kali kehabisan stok gas karena pasokan terbatas.


“Biasanya tinggal beli di warung dekat rumah, sekarang harus antre di pangkalan. Kalau datang kesiangan, gasnya sudah habis,” ujar Ikam.


“Kalau beli di warung kan gampang, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Sekarang harus ke pangkalan atau pangkalan yang jauh, sementara saya harus tetap jualan setiap hari,” ungkapnya.


Kebijakan baru ini memang bertujuan untuk menyalurkan LPG subsidi tepat sasaran. Namun, di lapangan, warga merasa semakin kesulitan mendapatkan gas, terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi. Banyak yang berharap pemerintah dapat mencari solusi agar distribusi gas elpiji 3 kg tetap lancar tanpa menyulitkan masyarakat kecil.


"Harapannya gas elpiji kembali normal seperti dulu. Kalau bisa, harga juga jangan naik, kasihan rakyat kecil," pungkas Ikam. (*)