 |
| H. Rahmat Hidayat Djati audiensi dengan DPRD Karawang, DLH, dan Dinas Perizinan. |
METROPLUS.ID - BANDUNG | Aktivitas tambang yang semakin marak di Jawa Barat kini menjadi perhatian serius Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati. Ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat untuk mengevaluasi seluruh perizinan tambang yang dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan lingkungan serta masyarakat.
Karawang, sebagai salah satu kawasan karst yang memiliki status kawasan lindung, menjadi contoh nyata dampak negatif dari kegiatan tambang ilegal. Aktivitas tambang di wilayah ini telah memicu keresahan masyarakat, sekaligus menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
Dalam audiensi antara DPRD Karawang, DLH, dan dinas perizinan terkait, H. Rahmat Hidayat Djati menyoroti berbagai maladministrasi dalam proses perizinan perusahaan tambang.
“Praktik perizinan lingkungan yang tidak sesuai prosedur dan maladministrasi terus mengakar di berbagai wilayah Jawa Barat, termasuk Karawang. Ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak lingkungan,” tegasnya.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian khusus adalah perizinan tambang PT Mas Putih Belitung. Perusahaan ini disebut-sebut memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar dan menuai penolakan keras dari masyarakat.
Menyikapi situasi ini, Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), DLH, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan inspeksi langsung ke seluruh lokasi tambang di Jawa Barat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan perusahaan tambang mematuhi aturan perizinan dan tidak merugikan kawasan lindung.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perusahaan tambang di Jawa Barat mematuhi aturan perizinan yang berlaku. Perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama kami,” ujar H. Rahmat.
Langkah tegas ini diharapkan mampu menghentikan eksploitasi kawasan lindung di Jawa Barat, termasuk Karawang, yang dikenal sebagai wilayah karst dengan ekosistem unik. Aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran, dan konflik sosial yang semakin pelik.
DPRD Jawa Barat optimis bahwa inspeksi menyeluruh ini akan menjadi titik awal perubahan dalam pengelolaan tambang di wilayah ini. Dengan penegakan aturan yang ketat, perlindungan kawasan lindung dapat ditingkatkan, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak. (*)
