Netral di Pilkada, PWNU Jabar Ungkap Sosok yang Dicintai Warga NU

Wakil Ketua Tanfidzyah PWNU Jawa Barat, H. Iwan Alamsyah.

METROPLUS.ID - BANDUNG  |  Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi keagamaan berbasis massa terbesar di Indonesia, kembali menjadi sorotan dalam kontestasi politik, termasuk Pilkada Jawa Barat. Meskipun kerap menjadi incaran berbagai kubu, NU secara tegas menyatakan posisinya sebagai organisasi yang netral, tidak memihak partai politik atau calon tertentu.

Namun, Wakil Ketua Tanfidzyah PWNU Jawa Barat, H. Iwan Alamsyah, menjelaskan bahwa di luar sikap netral organisasi, setiap anggota dan pengurus NU tetap memiliki hak politik secara pribadi.

"Secara organisasi, kami netral dan tidak memihak pada calon gubernur mana pun. Namun, secara individu, pilihan itu hak masing-masing," ujar H. Iwan, seperti dilansir dari Pojoksatu.id.

Ia menambahkan bahwa diskusi internal kerap dilakukan bersama para ajengan NU untuk membahas sosok pemimpin yang ideal bagi Jawa Barat. Fokus utama adalah memilih pemimpin yang mampu membawa manfaat nyata bagi umat, memiliki rekam jejak baik, serta pengalaman dalam memimpin.

"Kami bersepakat bahwa calon pemimpin yang layak adalah mereka yang memberikan manfaat besar kepada umat dan dapat mengelola wilayah dengan efektif dan efisien," tegas H. Iwan.

Selain itu, menurutnya, calon gubernur Jawa Barat harus mampu mengatasi berbagai persoalan di provinsi terpadat di Indonesia ini, memprioritaskan persatuan umat, dan mendorong toleransi antarwarga.

Dalam pandangannya, mayoritas warga NU di tingkat akar rumput dan para kiai condong mendukung sosok seperti Kang H. Dedi Mulyadi.

"Dedi Mulyadi memiliki rekam jejak baik dalam melayani masyarakat, membangun persatuan umat, dan membawa kemajuan di berbagai bidang. Namanya sering dibahas dalam diskusi para ajengan," tambah H. Iwan.

Pernyataan ini sekaligus menggarisbawahi bahwa meskipun NU secara organisasi bersikap netral, anggotanya tetap diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan politik yang sesuai dengan hati nurani dan kepentingan umat.

(*)