DPP Laskar NKRI Siap Sweeping Pelaku Money Politic dan Mobilisasi Massa oleh ASN

Ketua Umum DPP Laskar NKRI, H. ME. Suparno. 

METROPLUS.ID - KARAWANG |  Menjelang H-5 pemungutan suara Pilkada Karawang 2024, DPP LSM Laskar NKRI meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik money politic dan mobilisasi massa yang diduga melibatkan ASN, camat, lurah, hingga aparat desa. Organisasi ini telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk aktif melakukan pemantauan di lapangan demi menjaga integritas demokrasi.


Ketua Umum DPP Laskar NKRI, H. ME. Suparno, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap upaya yang mencederai proses demokrasi. Salah satu fokus utama adalah menangkap pelaku money politic serta aparat desa atau ASN yang terlibat mobilisasi massa untuk mendukung pasangan calon tertentu.


“Kami sudah menginstruksikan seluruh jajaran untuk langsung menangkap dan mengamankan barang bukti dari pelaku money politic, terutama jika melibatkan kepala desa atau aparat desa yang menggerakkan massa. Ini akan kami jadikan laporan tindak pidana Pilkada,” ujar H. ME. Suparno, Jumat (22/11/2024).


Ia menambahkan bahwa pihaknya juga akan memberikan hadiah besar bagi siapa saja, baik dari internal Laskar NKRI maupun masyarakat umum, yang berhasil menangkap pelaku money politic atau oknum aparat desa dan ASN yang terbukti melanggar aturan.


“Money politic adalah virus demokrasi yang membodohi masyarakat. Masa depan kita lima tahun ke depan tidak boleh hanya ditentukan oleh amplop bernilai kecil. Saya tegaskan, siapapun yang berhasil menangkap pelaku money politic atau oknum aparat yang mobilisasi massa, akan mendapatkan reward besar,” imbuhnya.


Selain money politic, Laskar NKRI juga akan mengawasi ketat mobilisasi massa yang dilakukan di malam menjelang pencoblosan. Menurut Suparno, kedua praktik tersebut jelas melanggar Undang-Undang Pilkada dan harus dihentikan demi memastikan proses pemilu berjalan jujur dan adil.


Lebih lanjut, H. ME. Suparno juga mengingatkan pihak TNI-Polri, KPU, dan Bawaslu untuk menjaga netralitasnya. Ia menegaskan, jika ada oknum penyelenggara yang terbukti memihak, Laskar NKRI tidak akan segan-segan melaporkannya untuk diproses hukum.


“Pilkada harus berbeda dari Pileg sebelumnya, di mana banyak kecurangan dilakukan oknum penyelenggara. Jika itu kembali terjadi, saya pastikan oknum tersebut akan dipecat dan diproses secara hukum sebagai pelaku tindak pidana Pilkada,” tegasnya.


DPP Laskar NKRI berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat di Pilkada Karawang 2024. Dengan aksi tegas ini, mereka berharap masyarakat dapat memilih pemimpin secara bebas tanpa tekanan atau godaan dari praktik-praktik kotor. (*)