METROPLUS.ID – KARAWANG | Di tengah polemik yang berkembang terkait Dana Pensiunan KORPRI Karawang, mantan Sekjen KORPRI periode 1987-1993, Drs. Saleh Effendi, MBA, memberikan pandangannya terhadap situasi yang semakin memanas. Isu dugaan korupsi yang menyeret nama Ketua KORPRI Karawang, dinilai berpotensi menjadi ajang pembunuhan karakter.
Dalam keterangannya, Saleh Effendi mengingatkan agar isu ini tidak dipolitisasi, mengingat posisi Ketua KORPRI yang saat ini juga berstatus sebagai Calon Bupati Karawang berpasangan dengan Gina Fadlia Swara.
Mereka akan bertarung dalam Pilkada mendatang melawan pasangan Aep Saepulloh Maslani. Menurutnya, membawa isu ini ke ranah politik sangat tidak etis dan dapat merusak suasana Pilkada yang seharusnya berjalan jujur dan adil.
Saleh Effendi juga meluruskan bahwa organisasi KORPRI Karawang memiliki struktur kepengurusan yang jelas, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembina: Bupati dan Wakil Bupati Karawang
2. Ketua: Acep Jamhuri
3. Sekretaris: Asep Aang Rahmatulloh
4. Bendahara: Uus Hasanudin
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa KORPRI Karawang tidak bergantung pada anggaran dari APBN atau APBD untuk menjalankan kegiatannya, dan tugas-tugas yang terkait dengan Dana Pensiunan atau Uang Kadeudeuh berada di tangan Sekretaris KORPRI, Asep Aang Rahmatulloh, serta Bendahara, Uus Hasanudin.
“Sebagai Sekretaris, Asep Aang Rahmatulloh yang juga menjabat sebagai Kepala BKPSDM, dan Uus Hasanudin, Kabid Anggaran, seharusnya segera tampil memberikan penjelasan transparan kepada publik terkait kondisi keuangan KORPRI. Jangan sampai tudingan korupsi mengarah kepada mereka berdua,” jelas Saleh Effendi, di kediamannya, Sabtu (5/10/2024).
Ia juga menegaskan bahwa tanpa adanya penjelasan yang jelas dan transparan, situasi ini dapat berkembang menjadi “bola panas” yang mencemari suasana Pilkada. Oleh karena itu, ia menyarankan Bupati Karawang untuk segera mengambil langkah untuk menyelesaikan polemik ini sebelum masalah menjadi semakin kompleks.
Sebagai solusi, Saleh Effendi menyarankan dua langkah penting:
1. Segera adakan Musyawarah Daerah (Musda) KORPRI untuk mengganti Ketua dan Pengurus KORPRI Karawang.
2. Sekretaris KORPRI harus memberikan pertanggungjawaban secara transparan di hadapan publik.
Dengan pandangannya yang konstruktif, Drs. Saleh Effendi berharap masalah ini dapat diselesaikan tanpa menjadi komoditas politik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Menurutnya, menjaga integritas dan transparansi KORPRI sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama menjelang kontestasi Pilkada yang semakin dekat. (*)
