![]() |
| Anggota DPRD Kabupaten Karawang Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Suci Nurwinda, S.Pd., M.Ap., menyerap aspirasi dari insan pendidikan di Kecamatan Klari. |
KARAWANG – Anggota DPRD Kabupaten Karawang Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Suci Nurwinda, S.Pd., M.Ap., menyerap berbagai aspirasi dari insan pendidikan di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, terkait dinamika dan problematika dunia pendidikan, khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) VI.
Penyerapan aspirasi tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional 2026 di kampus SMPIT Sehati, Kompleks Perumahan Citra Swarna Grande, Kampung Kawali, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan yang digagas PGRI Kecamatan Klari tersebut dihadiri berbagai unsur organisasi pendidikan, di antaranya KKK3, KKKG, KKGA, KKGO, KKG Bahasa Inggris, KKG Bahasa Sunda, Himpaudi, IGTKI, BADKO, Forum Honorer, PPPK PW, PPPK, serta ranting SMP/MTs dan SMA/SMK. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban.
Dalam kesempatan tersebut, Suci menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Ia juga mengucapkan selamat memperingati HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026.
"Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Selamat Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-81," ujar Suci.
Suci mengungkapkan, kiprahnya di dunia politik hingga dipercaya menjadi anggota DPRD Karawang selama tiga periode tidak terlepas dari peran dan bimbingan para guru. Terlebih, ayahandanya juga berprofesi sebagai guru sehingga dirinya memahami dinamika dan perjuangan keluarga tenaga pendidik.
"Saya bisa berada di posisi sekarang dan menjadi anggota dewan selama tiga periode tentu tidak terlepas dari bimbingan para guru. Apalagi ayahanda saya juga seorang guru, sehingga saya memahami bagaimana perjuangan dan kondisi keluarga guru," ungkapnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Karawang yang salah satu bidang tugasnya membidangi pendidikan, Suci menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi salah satu konsen perjuangannya. Apalagi, sebelum terjun ke dunia politik, dirinya pernah menjadi guru honorer mata pelajaran Bahasa Inggris.
"Perhatian terhadap dunia pendidikan bukan hal baru bagi saya. Saya pernah menjadi guru honorer Bahasa Inggris, sehingga memahami persoalan yang dihadapi tenaga pendidik. Karena itu, kemajuan pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi perhatian saya," katanya.
Komitmen tersebut, lanjut Suci, diwujudkan melalui sejumlah program aspirasi pada 2026, di antaranya bantuan Alat Peraga Edukasi (APE), perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pembangunan beberapa ruang kelas baru (RKB) untuk jenjang PAUD dan sekolah dasar.
Dalam menyampaikan aspirasi, Suci juga mengingatkan seluruh organisasi pendidikan agar tidak mengabaikan kelengkapan administrasi dalam setiap pengajuan program. Menurutnya, tata kelola dan administrasi yang baik menjadi bagian penting agar usulan dapat diproses sesuai ketentuan pemerintah daerah.
"Pengusulan aspirasi harus disertai administrasi yang baik dan lengkap. Kita harus mengikuti arahan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas tata kelola pengusulan. Ini menjadi kewajiban bersama yang harus dilakukan secara kolektif," tegasnya.
Ia menambahkan, forum penyerapan aspirasi tersebut penting untuk mengetahui secara langsung berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di lapangan. Berbagai masukan yang disampaikan tidak hanya akan diperjuangkan melalui jalur pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, tetapi juga melalui hearing dan rapat komisi bersama dinas terkait.
"Forum seperti ini sangat penting untuk memastikan persoalan yang sebenarnya terjadi dalam proses pendidikan di lapangan. Aspirasi yang disampaikan tidak semata-mata melalui Pokir yang memiliki keterbatasan, tetapi juga akan kami sampaikan kepada dinas terkait melalui hearing maupun rapat komisi yang rutin dilaksanakan," jelasnya.
Lebih lanjut, Suci menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan sektor pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah. Karena itu, masyarakat harus memperoleh pelayanan yang layak, berkualitas, dan prima tanpa terbebani secara berlebihan.
"Pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan prima tanpa membebani setiap warga negara. Kita semua sedang berproses menuju pelayanan yang lebih baik," pungkasnya. (Ade R)
