SADEWA Sebut Ibu-Ibu yang Turun Aksi di PT DNP Karawang Adalah Warga Penerima Manfaat Kerjasama

Ketua SADEWA, Wiyasa Adisantika, dan Penasihat Hukum SADEWA, Febri Kurniawan Pikulun, S.H., C.L.A.

KARAWANG — Sejumlah ibu-ibu turut turun dalam aksi unjuk rasa Paguyuban Sadulur Desa Wadas (SADEWA) di lingkungan PT DNP Indonesia, Kawasan Industri KIIC Karawang, Senin (16/11/2026). Kehadiran mereka bukan tanpa alasan. SADEWA menyebut para perempuan tersebut merupakan bagian dari warga yang sebelumnya menerima manfaat ekonomi dari kerja sama pengelolaan limbah dengan perusahaan, tetapi kini mengaku kehilangan manfaat tersebut setelah kerja sama diputus.


Aksi yang semula bertujuan menyampaikan aspirasi dan meminta penyelesaian melalui musyawarah itu justru berujung ricuh. SADEWA mengaku peserta aksi mengalami dugaan intimidasi dan aksi pelemparan di lokasi unjuk rasa.


Penasihat Hukum SADEWA, Febri Kurniawan Pikulun, S.H., C.L.A., mengatakan aksi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk membuka ruang dialog antara warga dan perusahaan guna mencapai kesepakatan. Namun, menurut dia, situasi di lapangan justru diwarnai dugaan intimidasi dan pelemparan terhadap peserta aksi.


Febri menyoroti keterlibatan perempuan dalam unjuk rasa tersebut. Menurutnya, kehadiran ibu-ibu seharusnya menjadi perhatian semua pihak agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung aman tanpa intimidasi maupun tindakan yang berpotensi memicu konflik.


Ketua SADEWA, Wiyasa Adisantika, menduga kericuhan dipicu oleh adanya pihak yang tidak menghendaki aksi penyampaian aspirasi tersebut. Ia menegaskan, massa aksi merupakan warga Desa Wadas yang ingin menyampaikan keberatan atas sejumlah kebijakan oknum manajemen PT DNP Indonesia yang dinilai merugikan masyarakat.


“Ada pihak yang mungkin tidak senang kepada kami sehingga terjadi penyerangan,” ungkap Wiyasa.


Menurut Wiyasa, persoalan yang mendorong warga turun ke jalan antara lain dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap sejumlah warga Desa Wadas. Ia menilai pemutusan hubungan kerja tersebut tidak dilakukan melalui prosedur ketenagakerjaan yang jelas.


Selain PHK, SADEWA juga mempersoalkan pemutusan kerja sama pengelolaan limbah yang disebut terjadi ketika masa kontrak masih berlangsung. Wiyasa menilai keputusan tersebut berdampak langsung terhadap warga yang sebelumnya memperoleh manfaat ekonomi dari kerja sama tersebut. Kondisi inilah yang, menurutnya, turut mendorong sejumlah ibu-ibu ikut menyampaikan aspirasi dalam aksi unjuk rasa.


Dalam persoalan tersebut, Wiyasa turut menyebut nama Putu Mahardika dan meminta yang bersangkutan tidak lagi berada di lingkungan PT DNP Indonesia. Ia menilai kebijakan yang dikaitkan dengan nama tersebut menjadi salah satu penyebab terhentinya kerja sama pengelolaan limbah.


“Putu Mahardika itu harus hengkang dari PT DNP, karena yang menjadikan pemutusan kerja sama sehingga kami yang awalnya mendapat manfaat kini tidak lagi. Jadi yang kemarin ikut unjuk rasa itu banyak ibu-ibu karena mereka merupakan penerima manfaat,” ujar Wiyasa.


SADEWA berharap manajemen PT DNP Indonesia membuka ruang dialog untuk membahas persoalan PHK, pemutusan kerja sama pengelolaan limbah, serta dugaan intimidasi terhadap peserta aksi. Mereka meminta agar persoalan tersebut diselesaikan melalui musyawarah sehingga warga Desa Wadas memperoleh kejelasan atas hak dan manfaat yang selama ini mereka rasakan.


Hingga berita ini disusun, pihak manajemen PT DNP Indonesia maupun Putu Mahardika belum memberikan keterangan terkait tudingan PHK sepihak, pemutusan kerja sama pengelolaan limbah, serta dugaan intimidasi dan pelemparan dalam aksi tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab dari pihak perusahaan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang. (*)


BACA JUGA
METROPLUS.ID

Subscribe YouTube Kami Juga Ya