![]() |
| Foto bersama antara Pengurus FK-PKBM Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/11/2026). |
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjalin kerja sama dengan pondok pesantren yang belum memiliki pendidikan formal untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan bagi anak tidak sekolah (ATS). Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan penanganan anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan di Jawa Barat.
Dorongan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dr. H. Purwanto, S.Pd., M.Pd., dalam rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan dan penanganan ATS di Aula Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (17/11/2026).
Ia meminta PKBM di kabupaten dan kota membangun kemitraan dengan pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan formal agar santri dan anak-anak di lingkungan pesantren tetap memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan.
Menurut Purwanto, kerja sama PKBM dengan pesantren dapat menjadi salah satu langkah memperluas jangkauan pendidikan nonformal, khususnya bagi anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah formal. Melalui program pendidikan kesetaraan, mereka diharapkan tetap dapat mengakses pendidikan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Ketua DPW Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Jawa Barat, Heru Saleh, M.Pd., yang menghadiri rapat tersebut menyatakan kesiapan PKBM untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menangani persoalan anak tidak sekolah.
“Kehadiran FK-PKBM dalam forum strategis ini adalah bentuk komitmen kami untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Melalui jalur pendidikan kesetaraan, PKBM siap menjadi solusi konkret dan fleksibel dalam menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah di seluruh pelosok Jawa Barat,” ujar Heru.
Rapat koordinasi yang dimulai pukul 08.30 WIB itu diselenggarakan Pemprov Jawa Barat melalui Sekretariat Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah serta Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.81/M.PPN/HK/09/2026. Pertemuan tersebut membahas strategi implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan ATS serta pembentukan Tim Koordinasi Daerah tingkat Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah Pemprov Jawa Barat, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain perwakilan Bappeda, BP2D, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3AKB, DPMD, Disnakertrans, Diskominfo, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, serta Biro Hukum dan HAM dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar.
Unsur instansi vertikal dan pendidikan juga turut hadir, di antaranya Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, BBPMP Jawa Barat, BBGTK Jawa Barat, BKKBN Jawa Barat, LPKA Kelas II Bandung, Universitas Padjadjaran, Politeknik STIA LAN Bandung, LLDIKTI Wilayah IV, dan Kopertais Wilayah II. Hadir pula Chief of Java Field Office Perwakilan UNICEF untuk Jawa, Tubagus Arie Rukmantara, Ketua FKDT Jawa Barat, serta Analis Kebijakan Ahli Utama Dr. Dewi Sartika, M.Si.
Melalui koordinasi lintas sektor dan pembentukan Tim Koordinasi Daerah, Pemprov Jawa Barat menargetkan upaya pendataan, pencegahan, dan penanganan anak tidak sekolah dapat berjalan lebih terintegrasi serta tepat sasaran. Kolaborasi pemerintah, PKBM, dan pesantren diharapkan memperluas akses pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal. (*)
