 |
| Ilustrasi. |
METROPLUS.ID - KARAWANG | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang pada Tahun Anggaran 2024.
Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan yang diterbitkan BPK, total kelebihan pembayaran mencapai Rp197.230.000. Temuan tersebut mengindikasikan adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi senyatanya, bahkan berpotensi bersifat fiktif.
Menariknya, seluruh dana yang teridentifikasi telah disetorkan kembali ke Kas Daerah oleh pihak terkait.
Berdasarkan hasil audit, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang tercatat menjadi penyumbang selisih terbesar, yakni lebih dari Rp197 juta. Kelebihan tersebut berasal dari tiga kegiatan perjalanan dinas pada Agustus 2024.
Dalam dokumen BPK disebutkan, perbedaan ini terjadi karena nilai pertanggungjawaban jauh lebih besar dibandingkan hasil konfirmasi ke pihak ketiga, seperti hotel dan penyedia jasa perjalanan.
Meskipun kerugian negara telah dipulihkan, BPK menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan Disdikpora. Ada dua poin utama penyebab masalah yang diidentifikasi:
- Kecerobohan pengawasan oleh Kepala Disdikpora selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Pertanggungjawaban fiktif oleh Bendahara Pengeluaran dan Ketua Tim Substansi Keuangan yang tidak menyampaikan laporan sesuai kondisi sebenarnya.
BPK menegaskan, peristiwa ini menunjukkan bahwa realisasi belanja perjalanan dinas tidak mencerminkan kondisi riil. Karena itu, BPK merekomendasikan agar Pemkab Karawang memperkuat sistem pengendalian dan akuntabilitas keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Meski langkah cepat telah dilakukan dengan penyetoran dana ke Kas Daerah, temuan ini menjadi peringatan serius bagi pengelolaan keuangan daerah, terutama di sektor pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak Disdikpora dan Pemkab Karawang masih terus dilakukan. (*)
