 |
| Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1, Acep-Gina, saat mendatangi PJ Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan, Jumat (25/10/2024). |
METROPLUS.ID – KARAWANG | Kontroversi semakin memanas di Kabupaten Karawang ketika Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1, Acep-Gina, kembali mendatangi Pemkab Karawang untuk melakukan audiensi. Ini adalah kali keempat mereka berusaha bertemu dengan PJ Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan, namun pertemuan tersebut kembali diwakili oleh Asda I, Wawan Setiawan.
Saripudin, salah satu advokat dalam tim hukum tersebut, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemkab. Mereka datang untuk mempertanyakan tindak lanjut dari surat rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2024.
Rekomendasi itu menyoroti masih adanya baliho bergambar Calon Bupati Petahana, meskipun sedang dalam status cuti untuk Pilkada.
“Rekomendasi dari Bawaslu sudah jelas, namun belum ada aksi nyata dari Pemkab Karawang. Baliho-baliho ini masih terpampang di desa-desa, menciptakan ketidakpastian,” ujarnya dengan nada frustrasi.
Saripudin juga menambahkan bahwa sikap PJ Bupati yang terkesan menghindar dari audiensi mengkhawatirkan, terutama dalam konteks menjaga netralitas selama masa kampanye.
Rekan advokat lainnya, Tri Sutrisno, juga menegaskan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah daerah.
“Regulasi sudah jelas, tetapi kenapa tindakan lambat? Kami ingin pengambil kebijakan yang sesungguhnya, bukan hanya perwakilan,” tegasnya.
Tim hukum Acep-Gina menyatakan bahwa mereka akan mengirim surat resmi kepada Ombudsman, Kemendagri, dan instansi terkait lainnya untuk mengevaluasi kinerja PJ Bupati.
“Kami ingin memastikan bahwa netralitas dalam pemilihan ini terjaga. Tidak etis jika baliho program Pemkab yang bergambar Bupati Petahana tetap berdiri saat beliau cuti,” ungkap Pontas Hutahaean, anggota tim hukum lainnya.
Kekhawatiran ini tidak hanya berfokus pada pelanggaran aturan, tetapi juga dampak psikologis terhadap ASN dan Kepala Desa.
“Mereka mungkin merasa tertekan untuk mendukung calon petahana. Ini berpotensi menciptakan penggiringan masif yang merugikan proses demokrasi,” pungkas Pontas.
Dengan berbagai ketegangan ini, situasi di Karawang semakin menarik untuk dicermati, terutama menjelang Pilkada yang semakin dekat. Tim Hukum Acep-Gina menuntut transparansi dan kepatuhan pada aturan untuk memastikan pemilihan yang adil dan kondusif.
Reporter: Ito
