 |
| Asep Agustian SH., MH. |
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, memimpin langsung inisiatif ini sebagai bentuk komitmen Pemkab untuk membuka ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha terkait isu ketenagakerjaan.
Langkah ini mendapat apresiasi dari praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Asep Agustian SH., MH. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan gebrakan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh kepala daerah di Karawang.
“Ini sejarah terbaik dan terbaru yang dilaksanakan oleh Bupati Karawang. Saya bangga, karena baru kali ini seorang bupati secara langsung mendengarkan keluhan masyarakat terkait ketenagakerjaan,” ujar Asep, yang akrab disapa Askun.
Namun di balik apresiasi tersebut, Askun juga menyoroti adanya kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan. Ia menilai data perusahaan yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang tidak akurat.
Salah satunya, perusahaan PT Beesco Indonesia yang sudah tidak beroperasi sejak Agustus 2023, masih tercantum dalam undangan resmi bernomor 000.1.5/2091/Disnakertrans tertanggal 28 Juli 2025.
“Perusahaan itu sudah tutup, bahkan seluruh kewajiban kepada karyawan sudah diselesaikan. Tapi kenapa masih diundang? Ini menunjukkan data Disnaker tidak diperbarui,” tegas Askun, yang juga mantan General Manager di perusahaan tersebut.
Ia menilai keteledoran ini bisa menimbulkan kesalahpahaman publik dan mencoreng upaya baik Bupati. “Kalau saya datang ke acara itu, publik bisa bertanya-tanya, ‘kok hadir, katanya sudah tutup?’. Padahal ini murni kesalahan data dari pihak Disnaker,” tambahnya.
Askun mendesak agar Disnaker Karawang segera melakukan pembaruan dan verifikasi database perusahaan aktif di wilayah Karawang. Ia juga mengkritik pola kerja yang hanya berorientasi pada laporan baik ke pimpinan.
“Jangan hanya ABS, asal bapak senang. Bupati sudah bekerja keras, tapi kalau datanya tidak akurat, semuanya bisa sia-sia,” tandasnya.
Pertemuan 1.109 perusahaan ini menjadi momentum penting untuk pembenahan sektor ketenagakerjaan Karawang. Namun, akurasi data tetap menjadi kunci agar kebijakan tidak salah sasaran. (*)
