Karawang Raih WTP ke-10 dari BPK, Akademisi: Bukan Jaminan Bebas Penyimpangan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Dr. Asep Muslihat.

METROPLUS.ID - KARAWANG | Pemerintah Kabupaten Karawang kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Raihan ini menjadi yang ke-10 kali berturut-turut, mencerminkan konsistensi tata kelola keuangan daerah yang dinilai sesuai standar.


Namun, apresiasi ini juga diiringi dengan catatan kritis dari kalangan akademisi. Dilansir dari delik.co.id, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Dr. Asep Muslihat, mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah jaminan mutlak bahwa daerah terbebas dari praktik penyimpangan anggaran.


“Selamat untuk Kabupaten Karawang yang sudah sepuluh kali berturut-turut meraih WTP. Ini capaian luar biasa, karena WTP adalah predikat tertinggi dalam audit BPK,” ujar Asep, Selasa (27/5/2025), di ruang kerjanya.


Menurut Asep, opini BPK memiliki tingkatan, mulai dari WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, hingga Disclaimer. WTP menunjukkan kesesuaian antara laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang berbasis akrual, artinya transaksi dicatat saat terjadi, bukan ketika pembayaran dilakukan.


“Jangan salah kaprah. WTP itu soal kesesuaian pencatatan dan transparansi laporan, bukan jaminan tidak ada korupsi,” tegas Asep.


Ia mencontohkan, beberapa kepala daerah dan kementerian pernah tersandung kasus korupsi meski meraih opini WTP, seperti Bupati Bogor Ade Yasin yang ditangkap KPK pada 2022, dan kasus di Kementerian Pertanian yang juga meraih WTP.


Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa capaian WTP juga mensyaratkan adanya sistem pengendalian internal yang berjalan efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi. Namun ia mengingatkan, WTP tetap dapat diberikan meskipun masih ada catatan atau rekomendasi dari BPK, selama temuan tersebut tidak signifikan dan cepat ditindaklanjuti, biasanya oleh Inspektorat.


“WTP bukan berarti bersih dari masalah, hanya saja masalahnya tidak signifikan menurut auditor,” jelasnya.


Asep menggarisbawahi, keberhasilan meraih WTP harusnya menjadi momentum untuk meningkatkan manfaat nyata dari anggaran bagi masyarakat, bukan sekadar simbol administratif.


“Jangan hanya kejar opini WTP, tapi proyek-proyek penting tidak jalan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari pengelolaan anggaran,” pungkasnya. 


Tag SEO: WTP Karawang 2025, BPK Karawang, LKPD Karawang, Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Audit BPK, Keuangan Daerah Karawang, UNSIKA, Transparansi Anggaran, Integritas Pemerintah Daerah, Karawang News

 

BACA JUGA
METROPLUS.ID

Subscribe YouTube Kami Juga Ya