 |
| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Dr. Asep Muslihat. |
METROPLUS.ID - KARAWANG | Pemerintah Kabupaten Karawang kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Raihan ini menjadi yang ke-10 kali berturut-turut, mencerminkan konsistensi tata kelola keuangan daerah yang dinilai sesuai standar.
Namun, apresiasi ini juga diiringi
dengan catatan kritis dari kalangan akademisi. Dilansir dari delik.co.id, Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Dr. Asep Muslihat,
mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah jaminan mutlak bahwa daerah terbebas dari
praktik penyimpangan anggaran.
“Selamat untuk Kabupaten Karawang
yang sudah sepuluh kali berturut-turut meraih WTP. Ini capaian luar biasa,
karena WTP adalah predikat tertinggi dalam audit BPK,” ujar Asep, Selasa (27/5/2025), di ruang kerjanya.
Menurut Asep, opini BPK memiliki
tingkatan, mulai dari WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, hingga
Disclaimer. WTP menunjukkan kesesuaian antara laporan keuangan dan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), yang berbasis akrual, artinya transaksi dicatat saat
terjadi, bukan ketika pembayaran dilakukan.
“Jangan salah kaprah. WTP itu soal
kesesuaian pencatatan dan transparansi laporan, bukan jaminan tidak ada
korupsi,” tegas Asep.
Ia mencontohkan, beberapa kepala
daerah dan kementerian pernah tersandung kasus korupsi meski meraih opini WTP,
seperti Bupati Bogor Ade Yasin yang ditangkap KPK pada 2022, dan kasus di
Kementerian Pertanian yang juga meraih WTP.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa
capaian WTP juga mensyaratkan adanya sistem pengendalian internal yang berjalan
efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi. Namun ia mengingatkan, WTP tetap
dapat diberikan meskipun masih ada catatan atau rekomendasi dari BPK, selama
temuan tersebut tidak signifikan dan cepat ditindaklanjuti, biasanya oleh
Inspektorat.
“WTP bukan berarti bersih dari
masalah, hanya saja masalahnya tidak signifikan menurut auditor,” jelasnya.
Asep menggarisbawahi, keberhasilan
meraih WTP harusnya menjadi momentum untuk meningkatkan manfaat nyata dari
anggaran bagi masyarakat, bukan sekadar simbol administratif.
“Jangan hanya kejar opini WTP, tapi
proyek-proyek penting tidak jalan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat
merasakan manfaat dari pengelolaan anggaran,” pungkasnya.
Tag SEO: WTP Karawang 2025, BPK
Karawang, LKPD Karawang, Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Audit BPK, Keuangan
Daerah Karawang, UNSIKA, Transparansi Anggaran, Integritas Pemerintah Daerah,
Karawang News
