METROPLUS.ID – KARAWANG | Menyusul penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang untuk Pilkada 2024, KPU Karawang akan melakukan pengundian nomor urut bagi dua pasangan calon, Aep-Maslani dan Acep-Gina, pada malam ini.
Namun, di tengah persiapan tersebut, LSM Laskar NKRI menyatakan sikap kritis terhadap netralitas para penyelenggara Pilkada 2024 di Karawang.
Sekretaris Jenderal DPP LSM Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna S, MM, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu.
Dalam konferensi pers yang digelar Senin (23/9/2024), Nana Taruna mengingatkan bahwa ASN, khususnya para kepala OPD, camat, lurah, dan kepala desa, harus mematuhi aturan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Kami meminta ASN untuk bersikap netral di Pilkada 2024. Jangan sampai mereka terlibat dalam politik praktis. Jika ada pelanggaran, kami akan langsung melaporkannya,” ujar Nana Taruna.
Selain menyoroti ASN, Laskar NKRI juga menuntut KPU dan Bawaslu agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Menurut Nana, penyelenggaraan Pilkada 2024 harus berlangsung dengan prinsip kejujuran dan keadilan, bukan sekadar menjadi ajang seremonial.
“Kami sangat memperhatikan netralitas KPU dan Bawaslu. Pilkada harus berjalan jujur dan adil. Di Pemilu sebelumnya, terbukti ada beberapa penyelenggara yang terlibat dalam politik praktis dan melakukan kecurangan. Kami tidak ingin itu terulang,” tegas Nana.
Lebih lanjut, jika KPU atau Bawaslu terbukti melakukan kecurangan atau memihak, Nana menegaskan bahwa Laskar NKRI siap bertindak tegas dan akan mengajukan laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu Jabar, dan Bawaslu RI. Tak hanya itu, Laskar NKRI juga siap melakukan aksi turun ke jalan dan mengepung kantor KPU serta Bawaslu Karawang.
“Kami tidak akan hanya melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, tapi juga siap mengepung kantor KPU dan Bawaslu Karawang jika ada indikasi kecurangan. Ini peringatan keras bagi penyelenggara Pilkada agar tetap netral,” tegas Nana Taruna.
Dalam pernyataan akhirnya, Nana mengingatkan kembali pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam Pilkada, demi menciptakan suasana politik yang kondusif dan demokratis di Kabupaten Karawang. (*)
