 |
| Kuliah umum yang digelar di Gedung Balairung Rudini Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Kamis (25/6). |
METROPLUS.ID - SUMEDANG | Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat, Dr. Sutikno, S.H., M.H., mendampingi Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen), Prof. Dr. Reda Manthovani, dalam kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Kamis (25/6).
Kuliah umum yang digelar di Gedung Balairung Rudini itu mengusung tema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Jawa Barat, jajaran JAM Intelijen, Wakil Kepala Kejati Jabar, Asisten Intelijen Kejati Jabar, Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek RI, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, unsur Forkopimda, Praja IPDN, serta sivitas akademika.
Kuliah umum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan calon aparatur pemerintah di tengah dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks.
Dalam pemaparannya, JAM Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Sinergitas bukan hanya soal koordinasi, tetapi membangun kepercayaan, memperkuat integritas, dan memastikan seluruh kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan, memperkuat integritas birokrasi, serta memastikan kebijakan publik berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang adaptif, responsif terhadap perubahan, serta mampu membangun kerja sama strategis antar lembaga.
Sementara itu, kehadiran Kajati Jawa Barat Dr. Sutikno dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan Kejaksaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara.
Kejaksaan, kata dia, tidak hanya berperan sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Melalui kegiatan ini, para Praja IPDN diharapkan memperoleh wawasan komprehensif terkait pentingnya kepemimpinan yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan global maupun daerah.
Bekal tersebut menjadi fondasi penting dalam mencetak pemimpin birokrasi masa depan yang mampu mengawal terwujudnya pemerintahan yang efektif, stabil, dan berorientasi pada pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045. (*)
