 |
| Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., bersama Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, Sekda H. Asep Aang Rahmatullah, dan Kepala Inspektorat Karawang Asip Suhendar saat menandatangani Pakta Integritas, Rabu (4/6/2025). |
BANDUNG – METROPLUS.ID | Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025). Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Jawa Barat.
Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., bersama Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, Sekda H. Asep Aang Rahmatullah, dan Kepala Inspektorat Karawang Asip Suhendar. Hadir pula jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat dan unsur pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dan DPRD se-Jawa Barat telah menyatakan sikap bersama untuk membangun pemerintahan yang efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Seluruh pihak berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab secara transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi integritas kelembagaan, serta memastikan penganggaran APBD bebas dari intervensi demi kepentingan publik,” ujar Kang Dedi.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan kolaborasi lintas lembaga guna menciptakan sistem birokrasi yang bersih dan profesional.
Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya simbolik, melainkan bentuk nyata tanggung jawab moral dan hukum bagi seluruh kepala daerah.
“Ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah nyata kami sebagai kepala daerah. Hari ini kita menandatangani pakta integritas antikorupsi yang disaksikan langsung oleh Gubernur, KPK, dan BPKP,” jelasnya.
Penandatanganan pakta integritas antikorupsi oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat menjadi tonggak penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih solid antar pemangku kepentingan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi bersih, berintegritas, dan bebas korupsi. (*)
