METROPLUS.ID – KARAWANG | Tim Kuasa Hukum pasangan calon Acep Jamhuri dan Gina Fadlia Swara mendatangi kantor Bawaslu Karawang untuk menagih kejelasan terkait penanganan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 yang dilaporkan, Kamis (10/10/2024).
Ketua Tim Kuasa Hukum Acep-Gina, Asep Agustian, SH, MH, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya proses penanganan laporan oleh Bawaslu. Hingga saat ini, dari delapan laporan yang diajukan, belum ada perkembangan signifikan.
“Apa yang sudah kita laporkan ke sini, itu sama sekali belum ada progres yang baik. Makanya hari ini kami geruduk Bawaslu,” ungkap Asep Agustian.
Beberapa laporan yang dilayangkan termasuk dugaan pelanggaran terkait baliho pemerintahan calon petahana yang masih beredar luas, serta dugaan keterlibatan anggota PKK dan kepala desa dalam kampanye.
Selain itu, Tim Kuasa Hukum Acep-Gina juga menyoroti pertemuan Ketua KPU dengan calon petahana yang mereka anggap tidak etis.
“Kami sudah melaporkan kejadian ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tetapi sejauh ini belum ada tindakan. Kami meminta agar Ketua Bawaslu dan Ketua KPU segera dicopot dari jabatannya,” tegas Asep Agustian.
Asep yang akrab disapa Askun juga menyoroti waktu yang semakin mendesak menjelang hari pencoblosan, mengingat belum ada tindakan cepat dari pihak terkait.
“Kami sudah tidak percaya dengan KPU dan Bawaslu. Apalagi percaya sama orangnya, itu musrik hukumnya,” sindir Askun, menyiratkan kekecewaannya terhadap lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu.
Di sisi lain, Pontas Hutahaen, SH, MH, anggota tim hukum lainnya, menyoroti masih banyaknya baliho petahana yang belum ditertibkan, meskipun pihaknya telah melakukan audiensi dengan Pj. Bupati Karawang.
“Satpol PP sebagai penegak Perda harus segera bertindak. Jika tidak, itu menunjukkan mereka berpihak pada calon petahana. Padahal, ASN harus netral dalam Pilkada,” tandasnya.
Dengan semakin dekatnya waktu pencoblosan, Tim Kuasa Hukum Acep-Gina berharap adanya gerak cepat dari instansi terkait untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam Pilkada Karawang 2024. (*)