Metroplus.id – Jakarta | Jaringan Muslim Madani (JMM) menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait penyelenggaraan Haji 2024 sebagai langkah yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan umat. JMM mengkritik Pansus Haji 2024 yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan politik ketimbang memperbaiki tata kelola ibadah haji.
Syukron Jamal, Direktur Eksekutif JMM, menyampaikan pandangannya dalam Media Gathering di Kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024). Menurutnya, Pansus Haji 2024 tampaknya tidak sesuai dengan semangat untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji.
“Pembentukan Pansus ini lebih terkesan politis daripada fokus pada perbaikan nyata dalam penyelenggaraan haji,” ujarnya.
Syukron menyoroti bahwa pelaksanaan haji 2024 telah sukses meski dihadapkan pada tantangan kuota jemaah. Ia mencatat beberapa pencapaian penting, seperti penambahan kuota haji dari 221.000 menjadi 241.000 jemaah berkat lobi pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.
Syukron juga memuji terobosan kebijakan fast track di Bandara Soekarno-Hatta, layanan berbasis aplikasi digital, serta kelancaran sektor akomodasi dan transportasi.
“Pansus Haji 2024 menemukan masalah-masalah kecil yang seharusnya tidak menggoyahkan keseluruhan keberhasilan penyelenggaraan haji. Keluhan yang ada tidak merepresentasikan keseluruhan layanan haji yang, berdasarkan pengakuan banyak jemaah, telah berjalan dengan baik,” tambahnya.
Syukron juga menanggapi kritik mengenai pembagian kuota tambahan haji, yang dianggap sebagai salah satu alasan pembentukan Pansus. Menurutnya, masalah pembagian kuota seharusnya dapat diselesaikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan bukan dengan pembentukan Pansus.
JMM menghargai pembentukan Pansus meskipun waktunya mendekati akhir periode. JMM berharap Pansus Haji 2024 dapat menjalankan tugasnya secara terbuka, jujur, dan transparan.
“Kami siap mengawal dan mengawasi proses Pansus ini agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan umat,” tutup Syukron. (*)
